Beijing – Vatikan menuduh pihak berwenang China melanggar pakta bilateral tentang pengangkatan uskup dengan mengangkat satu uskup di keuskupan yang tidak diakui oleh Holy See. Kejadian ini berlangsung pada Sabtu (26/11).
Pernyataan terbaru Takhta Suci Vatikan adalah menolak uskup yang ditahbiskan di China tanpa persetujuan Paus Benediktus XVI. Uskup tersebut adalah Joseph Huang Bingzhang yang ditahbiskan di Kota Shantou, Provinsi Guangdong, pada Kamis (24/11).
Rupanya, Gereja Katolik penahbis itu tidak mengakui kepemimpinan Paus. Padahal, dalam tradisi Katolik Roma, Paus yang berkedudukan di Vatikan adalah pemimpin tertinggi.
“Takhta Suci tidak mengakuinya,” kata pihak Vatikan. “Dia tidak memiliki wewenang untuk memimpin keuskupan masyarakat Katolik.”
Dilansir dari Nikkei Asia, Vatikan terkejut dan kecewa bahwa seorang uskup dari kota lain telah dilantik sebagai uskup pembantu di Jiangxi. Penobatan yang tidak sah itu tampaknya menjadi salah satu pelanggaran paling serius terhadap kesepakatan tahun 2018 antara Vatikan dan Beijing tentang penunjukan uskup.
“Pemerintah China memaksa beberapa uskup pendukung Vatikan menghadiri upacara penobatan meskipun para uskup itu sebenarnya menolak,” jelas pihak Vatikan. “Sebuah sumber di China mengatakan, para uskup menghadiri acara di bawah pengawalan polisi.”
Kesepakatan itu dirancang untuk mendekatkan umat Katolik yang terjebak antara gereja resmi yang didukung negara di China dan gerakan yang setia kepada Roma dan Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja. Ini juga memberikan kerja sama yang lebih besar antara Vatikan dan Beijing, sambil memberi Paus keputusan akhir dalam penunjukan para uskup China.
Namun, penentang kesepakatan itu yang telah menyoroti pembatasan agama di China, menunjukkan fakta bahwa hanya enam uskup baru yang ditunjuk sejak kesepakatan itu pertama kali dibuat. Perjanjian itu disebut sebagai langkah maju untuk perdamaian kedua belah pihak. China diketahui telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Tahta Suci pada 1951.
Dikutip dari CNN Indonesia, perjanjian awal mengenai hal itu ditandatangani pada 2018. Kesepakatan itu memungkinkan China untuk memilih uskup dan kemudian meminta Roma menyetujui mereka.
Kesepakatan itu dikecam beberapa umat Katolik terhadap otoritas Komunis China, terakhir diperbarui untuk periode dua tahun pada bulan September 2022. Detailnya masih dirahasiakan.
“Setelah konsultasi dan penilaian yang tepat, Takhta Suci dan Republik Rakyat Tiongkok sepakat untuk memperpanjang selama dua tahun lagi Perjanjian Sementara mengenai penunjukan para Uskup,” bunyi pernyataan dari kantor pers Vatikan.
Di sisi lain, pihak Beijing mengatakan bahwa penobatan itu mengikuti arahan dari otoritas lokal. Vatikan mengharapkan penjelasan dari otoritas China dan berharap kejadian serupa tidak terulang lagi. Pemutusan hubungan memisahkan sekitar 12 juta umat Katolik di China yang berafiliasi dengan negara atau yang tidak mengakui otoritas Paus.
“Jiangxi tidak diakui sebagai keuskupan oleh Vatikan,” kata pernyataan beberapa umat Katolik. “Penobatan itu tidak sesuai dengan dialog yang telah disetujui kedua belah pihak pada tahun 2018.”
