Twitter Terlambat Mematuhi Undang-Undang UE Terbaru

Aplikasi Twitter (Sumber : blog.cirm.ca.gov)

Washington – Komisi Eropa menilai raksasa media sosial Twitter, hanya memenuhi sebagian tuntutannya dalam menerapkan praktiknya sesuai dengan undang-undang konsumen Uni Eropa (UE) terbaru. Padahal, sudah ditegaskan bahwa Twitter harus mematuhi Undang-Undang UE terbaru paling lambat November 2022.

Juru bicara Uni Eropa menjelaskan bahwa telah mengidentifikasi keterlambatan kepatuhan Twitter terhadap undang-undang UE. Uni Eropa telah memperingatkan owner Twitter Elon Musk tentang kemungkinan larangan di blok 27 negara jika platformnya tidak mematuhi peraturan digitalnya.

Bacaan Lainnya

Selama panggilan pada hari Rabu (30/11), Musk dan komisaris kebijakan digital UE, Thierry Breton, membahas Digital Services Act (DSA), yang menargetkan Big Tech atas konten berbahaya seperti ujaran kebencian. Panggilan mereka datang setelah pertemuan pada 9 Mei 2022.

Musk telah berkomitmen untuk mematuhi undang-undang platform online UE yang baru. Namun, Twitter hanya memiliki beberapa bulan tersisa untuk mematuhi undang-undang baru, yang mulai berlaku hingga November 2022.

“Twitter harus menerapkan kebijakan pengguna yang transparan, memperkuat moderasi konten secara signifikan, dan melindungi kebebasan berbicara,” kata Breton dalam TRT World. “Twitter juga harus mengatasi disinformasi dengan tekat, dan membatasi iklan bertarget.”

Di sisi lain, Koordinator Juru Bicara untuk Uni Eropa Johannes Bahrke mengatakan bahwa penilaian terbaru mereka atas tindakan platform berdasarkan EU Code of Conduct terhadap ujaran kebencian menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Tinjauan UE menemukan bahwa notifikasi yang ditinjau Twitter, dalam 24 jam turun dibandingkan dengan pemantauan terakhir. Hasilnya, dari 90,4% pada 2020, menjadi 81% pada 2021, dan 64,4% pada 2022.

“Sementara itu, tingkat penghapusan konten juga menurun untuk Twitter, angkanya adalah 45,4% pada 2022 dibandingkan dengan 49,8% pada 2021,” kata Bahrke. “Tinjauan tersebut dengan jelas menunjukkan adanya perlambatan yang sedang berlangsung di Twitter.”

Bahrke juga menambahkan bahwa UE mengharapkan Twitter untuk mematuhi kewajiban dan komitmen berdasarkan undang-undang dan aturan UE. Twitter yang menawarkan layanan di Union harus mematuhi aturan dalam DSA.

“Jika tidak mematuhi DSA, Twitter akan menghadapi hingga enam persen dari omzet dan bahkan larangan beroperasi di pasar tunggal UE,” kata Bahrke. “Jika Twitter menghadapi larangan di zona UE, itu akan menguras platform dari puluhan juta pengguna dan menyebabkan kerusakan signifikan pada aliran pendapatannya.”

Sementara AS, India, dan Jepang adalah tiga negara teratas dalam penggunaan Twitter, pengguna Eropa merupakan bagian yang signifikan. Larangan di UE akan menguras puluhan juta pengguna dari platform, karena hanya Prancis, Jerman, dan Spanyol yang mencapai lebih dari 23 juta pengguna Twitter.

Pemotongan pengguna ini akan secara signifikan mengurangi aliran pendapatan Twitter yang menghasilkan total pendapatan USD5,08 miliar pada 2021. Sejauh ini, pada kuartal keempat tahun 2022 saja, platform tersebut telah menghasilkan USD1,57 miliar.

Pos terkait