KABUL – Penggunaan cryptocurrency di Afghanistan sempat mengalami peningkatan sejak negara itu diduduki Taliban pada tahun lalu. Namun sekarang, otoritas setempat menindak pasar lokal, menutup pertukaran mata uang digital dan melarang semua perdagangan valuta asing online karena dinilai memiliki aspek perjudian dan ketidakpastian, yang sangat dilarang dalam ajaran Islam.
Seperti diwartakan TRT World, setelah pengambilalihan Taliban atas ibu kota Afghanistan, Kabul, pada tahun lalu, warga Afghanistan beralih ke cryptocurrency karena sistem uang konvensional terhenti. Sebagian besar kantor bank telah tutup, dan tampak antrean panjang orang yang mencoba menarik uang tunai. Sumbangan dan pembayaran asing tidak mungkin lagi melalui sistem perbankan. Karena itu, mentransfer dana langsung ke dompet Bitcoin seseorang adalah pilihan yang lebih layak.
Namun, setahun kemudian, otoritas Taliban menindak pasar lokal, dilaporkan menutup setidaknya 16 pertukaran cryptocurrency di Provinsi Herat, demikian dilaporkan Blockworks. Menurut Sayed Shah Sa’adat, Kepala Divisi Polisi Anti-Kejahatan setempat, bank sentral melarang perdagangan cryptocurrency karena praktik tersebut melahirkan penipuan. “Semua pemilik bisnis crypto lokal ditahan dan perusahaan mereka ditutup,” katanya.
Belum jelas pertukaran mata uang kripto mana yang terpengaruh oleh penutupan tersebut. Namun, pada bulan Juni kemarin, bank sentral yang dikendalikan Taliban melarang semua perdagangan valuta asing online. Seorang juru bicara bank mengatakan kepada Bloomberg bahwa praktik itu ilegal dan curang.
Setelah Taliban kembali dan berkuasa, AS langsung memblokir kelompok itu dari mengakses 7 miliar dolar AS cadangan Bank Sentral Afghanistan yang disimpan di rekening Federal Reserve. Akses Taliban hampir terputus, dan menurut mantan pejabat gubernur Bank Nasional Afghanistan, kelompok itu hanya memiliki akses ke 0,1 sampai 0,2% dari dana tersebut.
Pakar agama telah lama meramalkan bahwa Taliban akan melarang cryptocurrency karena memiliki aspek perjudian dan ketidakpastian, yang dipandang dosa dalam aturan Islam. Meski demikian, negara-negara Muslim lainnya telah mengadopsi sikap yang lebih toleran. Di zona bebas Dubai, Uni Emirat arab misalnya, mengizinkan perdagangan mata uang kripto, sedangkan Bahrain telah menggunakan aset digital sejak 2019 lalu.
Pada tahun 2013 silam, Roya Mahboob mendirikan Digital Citizen Fund, sebuah organisasi nirlaba yang mengajarkan pemrograman komputer dan literasi keuangan bagi wanita muda Afghanistan. Dengan 11 pusat teknologi informasi khusus wanita di Herat dan dua lagi di Kabul, organisasi ini melatih 16 ribu perempuan dalam segala hal, mulai dari perangkat lunak Windows hingga robotika. Organisasi tersebut memfokuskan kembali upayanya setelah Taliban mengambil kendali untuk melatih wanita muda tentang Bitcoin melalui aplikasi Zoom.
Setelah menghancurkan nilai sekitar 2 triliun dolar AS dan mendorong banyak perusahaan terkenal ke dalam kebangkrutan, pemerintah dari Korea Selatan hingga AS memperketat kontrol mereka pada cryptocurrency. Mengikuti contoh China, Afghanistan telah bergabung dengan daftar negara yang telah melarang semua transaksi Bitcoin setelah sebelumnya mereka merupakan salah satu dari 20 negara teratas di dunia untuk adopsi cryptocurrency, menurut Chainalysis.
