Mengapa RUU KUHP Indonesia Begitu Kontroversial?

  • Whatsapp
RUU KUHP Indonesia - reaktor.co.id
RUU KUHP Indonesia - reaktor.co.id

Medan – Sekali lagi, menghadapi potensi krisis hukum karena pengesahan RUU KUHP baru yang dianggap kontroversial. Disahkan bulan depan, pemerintah hanya sedikit membocorkan perubahan RUU KUHP yang baru dan ini membuat pemberontakan diperkirakan bisa terjadi kapan saja.

Edward Omar Sharif Hiariej, wakil hukum dan manusia, mengatakan bahwa tersebut harus disahkan paling lambat Juli tahun 2022. Meskipun begitu, tidak ada tanggal yang diumumkan secara publik. Sebelumnya, rancangan undang-undang baru diumumkan pada tahun 2019, memicu demonstrasi di seluruh negeri, beberapa di antaranya berubah menjadi kekerasan.

Bacaan Lainnya

“Rancangan KUHP mencerminkan meningkatnya pengaruh Islamisme karena banyak kaum Muslim menganggapnya sebagai permata mahkota dari apa yang mereka klaim sebagai hukum Syariah,” kata Andreas Harsono, seorang peneliti di Human Rights Watch Indonesia kepada jurnalis Al Jazeera. “Ini akan menjadi bencana tidak hanya bagi perempuan, minoritas agama, dan gender, tetapi untuk semua orang Indonesia.”

Rancangan KUHP mengusulkan perubahan komprehensif terhadap KUHP saat ini, yang dikenal sebagai Kitab Hukum Pidana atau KUHP, dengan menambahkan, menghapus, atau memperluas format dan isinya.

KUHP saat ini, yang berasal dari tahun 1918 selama masa kolonial Belanda, dikodifikasi dan disatukan pada tahun 1946 setelah kemerdekaan Indonesia. Ini didasarkan pada sistem hukum sipil dan merupakan campuran dari hukum Belanda, hukum adat, dan hukum modern, yang telah ditambahkan selama bertahun-tahun.

Namun, pemerintah telah mengatakan bahwa mereka telah melakukan sesi ‘sosialisasi’ di seluruh negeri sejak September 2019. Namun, kelompok hak-hak sipil mengatakan bahwa ini tidak transparan dan tidak konstitusional.

“Kami tidak tahu mengapa mereka belum merilis versi lengkap dari draf terbaru, tetapi itu masalah dalam hal Konstitusi dan partisipasi yang berarti,” kata Muhamad Isnur, kepala LBH (Lembaga Bantuan hukum) Indonesia. “Itu melanggar konstitusi. Sejak 2019, versi draf telah disembunyikan sehingga kami tidak tahu persis isinya.”

Berlian Simarmata, dosen hukum pidana di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, mengatakan bahwa kritik bisa datang dari beberapa sumber yang berbeda, yang mungkin menyebabkan draf tersebut belum dirilis secara lengkap.

Pada tanggal 8 Juni, Lembaga Bantuan Hukum dan lebih dari 80 kelompok masyarakat sipil menandatangani surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang menyerukan agar rancangan KUHP terbaru dipublikasikan. 

Leonard Simanjuntak, kepala Greenpeace Indonesia, yang merupakan salah satu penandatangan surat terbuka tersebut mengatakan bahwa, Greenpeace memiliki keprihatinan tentang kurangnya partisipasi publik dalam beberapa tahun terakhir, sementara sekarang KUHP telah selesai dan akan berakibat serius bagi seluruh rakyat jika masih ada pasal-pasal bermasalah di dalamnya.

Pada 25 Mei, DPR RI membahas 14 pasal yang paling penting dalam RUU KUHP versi terbaru, beserta tabel masalah dan beberapa perubahan yang dilakukan menyusul protes tahun 2019. Pasal yang menuai kontroversi dalam RUU KUHP, antara lain penistaan agama, kohabitasi, seks di luar nikah, hukum mati, dan hukum aborsi.

Pos terkait