Susul Indonesia, Pakistan Terapkan Hukuman Kebiri untuk Pelaku Pemerkosaan

  • Whatsapp
Hukuman Kebiri Kimia - www.homage.com.my
Hukuman Kebiri Kimia - www.homage.com.my

Pakistan – Menanggapi kemarahan atas peningkatan kasus pemerkosaan terhadap perempuan dan anak-anak di Pakistan, anggota parlemen mengeluarkan undang-undang anti-perkosaan baru pada Rabu (17/11) lalu. Menetapkan hukuman pengebirian kimia terhadap pelanggar hukum, tujuan undang-undang ini adalah untuk mempercepat proses hukum.

Dilansir dari TRT World, RUU tersebut menyatakan bahwa pemerintah harus memastikan kasus pelecehan seksual untuk segera diputuskan, sebaiknya dalam waktu empat bulan. pemberian hukuman kebiri kimia kepada para pemerkosa dilakukan melalui suntikan atau tablet untuk mengurangi libido atau aktivitas seksual. Obat-obatan juga akan diberikan untuk mengurangi sirkulasi testosteron ke tingkat yang sangat rendah.

Bacaan Lainnya

Namun, RUU tersebut ditentang Amnesty International karena kebiri kimia tidak manusiawi dan kejam. Juru bicara Amnesty International di kawasan Asia Selatan, Rimmel Mohydin, mengatakan, hukuman seperti ini tidak akan memperbaiki sistem peradilan yang cacat. “Pihak berwenang harus fokus pada pekerjaan untuk mengatasi akar penyebab kekerasan seksual dan memberikan keadilan dan perlindungan pada penyintas,” tandas Mohydin.

Selain Pakistan, ada beberapa negara yang telah melegalkan hukuman kebiri kimia seperti di Korea Selatan. Korea Selatan mengesahkan undang-undang kebiri kimia bagi terpidana penganiaya anak yang berisiko mengulangi kejahatan mereka pada 2011. Negara itu menghukum seorang pedofil berusia 31 tahun yang dihukum 15 tahun penjara dan memerintahkan kebiri kimia untuk pertama kalinya.

Tak hanya itu, negara adidaya seperti Amerika Serikat sudah memberlakukan hukuman kebiri kimia. Tujuh negara bagian AS, yakni California, Florida, Guam, Iowa, Louisiana, Montana, dan Wisconsin, melegalkan pengebirian kimia terhadap pemerkosa dan penganiaya sebagai syarat hukuman atau sebagai cara pembebasan dini. Menurut FindLaw, di California dan Florida, pelanggar seks yang berisiko mengulangi kejahatan mereka harus menjalani kebiri kimia, dan hakim dapat menggunakan kebijaksanaan mereka untuk pelanggar pertama kali.

Pindah ke Republik Ceko, ini adalah satu-satunya negara yang mengizinkan rute pembedahan, dengan kelenjar seks diangkat melalui sayatan, yang sudah diperkenalkan pada tahun 1966. Negara ini memiliki salah satu jumlah pria tertinggi di dunia yang telah menjalani proses pengebirian bedah yang tidak dapat diubah, menurut sebuah laporan yang diterbitkan tahun 2019. Undang-undang tersebut dikritik oleh badan hak asasi manusia karena terus mengebiri pelanggar seks melalui pembedahan.

Lalu, pada Juli 2019, parlemen negara Ukraina menyetujui untuk mengebiri pemerkosa secara kimia, bahkan jika negara perlu mengerahkan kekuatan pada terpidana. Ini berlaku untuk orang berusia antara 18 hingga 65 tahun yang dinyatakan bersalah atas pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Undang-undang tersebut juga menjatuhkan hingga 15 tahun penjara untuk pemerkosaan anak di bawah umur dan hingga lima tahun penjara untuk tindakan seksual yang melibatkan anak di bawah umur.

Sementara itu, di Kaduna, negara bagian Nigeria, memberlakukan sterilisasi sebagai hukuman untuk pemerkosaan anak. Di bawah undang-undang baru, pria yang dihukum karena pedofilia akan dikebiri melalui pembedahan, sementara wanita akan menjalani salpingektomi, ketika saluran tuba diangkat. Hukuman mati akan mengikuti pengebirian jika korban berusia di bawah 14 tahun. Jika mereka berusia di atas 14 tahun, mereka akan menjalani hukuman seumur hidup.

Dilansir dari Kompas, Indonesia ternyata juga telah mengadopsi hukuman kebiri kimia pada pelaku pelecehan seksual. Presiden Joko Widodo menandatangani PP (Peraturan Pemerintah) No. 70 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Penggunaan Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. PP Tersebut diteken pada Desember 2020, sekaligus.turunan dari Pasal 81A ayat 4 dan Pasal 82A ayat 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Pos terkait