JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo telah berancang-ancang untuk terus meningkatkan infrastruktur dan menciptakan lebih banyak pekerjaan manufaktur. Namun, apabila ingin menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030 mendatang, Indonesia juga dinilai harus lebih giat berinvestasi di sektor pendidikan untuk memulai inovasi dan pertumbuhan pekerjaan dari awal.
Dilansir Nikkei, dalam lima tahun pertamanya menjalankan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan produk domestik bruto sebesar 1 triliun dolar AS pada tahun 2018, Jokowi telah mencetak beberapa kemenangan vital. Dia mempercepat upaya untuk meningkatkan pelabuhan, jembatan, jalan, dan jaringan listrik. Dia juga menerapkan pengampunan pajak, mendorong para taipan untuk memulangkan dana agar berinvestasi di rumah.
Anggaran Jokowi yang baru bertujuan untuk pengembangan yang sangat besar, yang menghabiskan 178 miliar dolar AS. Masalahnya adalah, seperti presiden-presiden sebelumnya, Jokowi terlalu peduli dengan perangkat keras dan tidak cukup dengan perangkat lunak ekonomi yang dibutuhkan untuk mengekang ketidaksetaraan dan mengalahkan ‘jebakan pendapatan menengah’. Inilah saat pendapatan per kapita berhenti di bawah 10.000 dolar AS.
“perang dagang AS-China dan memburuknya prospek pertumbuhan global sudah membuat banyak pengamat Indonesia meragukan proyeksi Jakarta,” tutur ekonom Maybank Indonesia, Juniman. “Mengingat tantangan itu, sulit untuk tidak pesimis bahwa proyek pertumbuhan tim Jokowi sebesar 5,3% untuk tahun 2020 dapat dicapai.”
Masalah yang lebih besar adalah bagaimana Indonesia lebih memprioritaskan infrastruktur fisik daripada memperkuat sumber daya manusianya. Memang, jalan, pelabuhan, jalur kereta api, dan bandara yang lebih baik sangat penting bagi kepulauan yang luas dan kaya sumber daya di lebih dari 17.000 pulau. Ada juga manfaat bagi rencana berani untuk memindahkan ibu kota ke luar Jakarta yang dilanda polusi, mungkin ke Kalimantan.
“Tetapi, Indonesia berisiko menyia-nyiakan sesuatu yang lebih berharga, yakni dividen demografis negara,” ulas William Pesek, seorang jurnalis yang berbasis di Tokyo. “Sementara McKinsey mengincar tahun 2030, konsultan PwC menganggap perlu waktu hingga 2045 bagi Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi. Menuju ke sana berarti tumbuh lebih baik, bukan hanya lebih cepat.”
Pada tahun 2020, United Nations Population Fund memperhitungkan bahwa 70,7 juta dari 260 juta penduduk Indonesia akan berusia di bawah 15 tahun. Itu lebih tinggi dibandingkan dengan 68,1 juta pada tahun 2010. Dividen ini menjadi mimpi buruk jika Indonesia tidak menciptakan cukup banyak pekerjaan bergaji baik untuk memanfaatkan semua anak muda itu.
“Menyediakan puluhan miliar dolar AS pada infrastruktur sangat bagus,” sambung Pesek. “Namun, hal itu juga harus dipasangkan dengan upaya yang lebih tegas untuk membasmi korupsi. Itu berarti memotong birokrasi dan menempatkan lebih banyak proses penawaran proyek dan pengadaan pemerintah secara online.”
Pemerintahan Jokowi juga harus memastikan Jakarta memperkuat pendidikan dan pelatihan untuk memulai inovasi dan pertumbuhan pekerjaan dari awal. Ini penting untuk memastikan penghasilan per kapita tidak terjebak di bawah 10.000 dolar AS. Saat ini pendapatan per kapita sebesar 3.900 dolar AS, masih tertinggal dari Mongolia dan Sri Lanka.
“Sebagai inspirasi, tim Jokowi mungkin bisa mencari bakat kontra-intuitif Indonesia untuk memproduksi unicorn teknologi,” tambah Pesek. “Indonesia sudah menjadi rumah bagi empat startup yang bernilai lebih dari 1 miliar dolar AS, dibandingkan dengan satu di Singapura dan dua di jepang. Menumbuhkan lebih banyak game-changer akan memosisikan Indonesia ke arah yang akan dituju oleh ekonomi global dalam beberapa dekade mendatang.”
