China Tolak Beri Pinjaman, Indonesia Pakai Kas Negara untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung

  • Whatsapp
Proyek Kereta Cepat - ekonomi.bisnis.com
Proyek Kereta Cepat - ekonomi.bisnis.com

JAKARTA – Pemerintah Indonesia memutuskan menggunakan kas negara untuk mendanai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung karena biaya proyek yang dipimpin China tersebut melonjak. Pembebasan lahan dan biaya konstruksi ternyata melebihi perkiraan, sedangkan Negeri Tirai Bambu menolak untuk memberikan pinjaman tambahan.

Seperti dilansir dari Nikkei, September 2015 lalu, China dan Indonesia menandatangani kesepakatan untuk jalur kereta api sepanjang 140 km antara Jakarta dan Bandung. Pemerintah awalnya memperkirakan konstruksi akan menelan biaya 5,5 miliar dolar AS, tetapi telah meningkatkan proyeksinya menjadi 6,07 miliar dolar AS pada Januari. Bahkan, tinjauan terbaru oleh Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC), proyek itu menelan biaya tidak kurang dari 7,97 miliar dolar AS.

Bacaan Lainnya

Sebagian besar masalah jalur kereta api berasal dari perencanaan awal yang buruk, yang gagal mengidentifikasi semua kemungkinan kesalahan proyek. PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) mengatakan, pembebasan lahan dan biaya konstruksi melebihi ekspektasi, sementara penundaan berulang kali memakan pendapatan yang diproyeksikan. Biaya konsultasi pajak dan keuangan pun menumpuk.

PT KCIC seharusnya menyelesaikan pembebasan lahan untuk proyek tersebut pada akhir tahun 2016. Namun, catatan kesalahan yang disimpan oleh pihak berwenang membuat sulit untuk menemukan pemilik tanah yang sebenarnya. Jalur kereta api juga membutuhkan lahan sekitar 30% lebih banyak dari yang direncanakan semula, sehingga meningkatkan biaya lebih lanjut.

Siapa yang menutupi overruns ini juga telah menjadi masalah besar. Sekitar 75% dari biaya awalnya didanai melalui pinjaman China Development Bank (CDB), dan sisanya dari kas PT KCIC. PT KCIC, pada gilirannya, 60% dimiliki oleh pihak Indonesia dan 40% oleh pihak China. Namun, pihak Indonesia tampaknya tidak menyuntikkan yang cukup, sedangkan China menolak untuk memberikan pinjaman tambahan melalui CDB atau meminta perusahaan China menanggung biaya lagi.

Sebelum China mengamankan proyek tersebut, Jepang sebenarnya telah mengusulkan pembangunan jalur kereta api bergaya shinkansen dari Jakarta ke Bandung. Itu menelan biaya 600 miliar yen (5,29 miliar dolar AS dengan kurs saat ini), dengan 450 miliar yen didanai melalui official development assistance (ODA) 40 tahun. Jepang menawarkan tingkat pinjaman 0,1%, lebih rendah dari tingkat tipikal setidaknya 1%, sebagai imbalan atas perusahaan Jepang yang memenangkan kontrak.

Namun, lebih memilih China, yang menjanjikan transfer teknologi kereta api berkecepatan tinggi dan membuat Indonesia bebas dari segala biaya atau utang. Janji China untuk menyelesaikan konstruksi pada tahun 2018, dibandingkan dengan penyaringan Jepang yang berpotensi panjang, juga berkontribusi pada keputusan tersebut. “Untuk proyek ODA Jepang, kami melakukan analisis biaya menyeluruh untuk menghindari biaya tambahan,” terang seorang pejabat pemerintah Jepang.

Jalur kereta api sekarang masih sekitar 79% selesai, dengan operasi yang diperkirakan tidak akan dimulai hingga akhir 2022 atau lebih lambat dari target 2021 dalam proposal Jepang. Keuntungan lain dari rencana China juga telah hilang, dengan biaya sekarang lebih dari 40% lebih tinggi daripada proposal yang diajukan Jepang. Indonesia akhirnya harus memasukkan dana negara ke dalam proyek tersebut.

Tenggara saat ini telah muncul sebagai medan pertempuran untuk pembangunan karena Jepang dan AS bersaing dengan China untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar di wilayah tersebut. Namun, bantuan China dituduh memicu korupsi yang lebih besar di negara-negara berkembang. Ironisnya, meski Jepang menekankan bantuan pembangunan yang berkelanjutan, berkualitas tinggi, dan transparan, negara itu harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan kontrak infrastruktur di Asia Tenggara.

Pos terkait