Ibu Kota Pindah, Prospek Keuntungan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Suram

  • Whatsapp
Prospek kereta cepat Jakarta-Bandung suram seiring keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota - jagatbisnis.com

JAKARTA – kereta cepat yang menghubungkan antara Jakarta dan Bandung awalnya diharapkan dapat memperpendek jarak tempuh dua kota tersebut dan akhirnya memudahkan mobilitas. Namun, prospek proyek yang dipimpin China ini mendadak suram seiring dengan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

Seperti dilansir dari Nikkei Asia, dengan konstruksi yang meleset dari jadwal dan proyek yang melebihi anggaran miliaran dolar AS, perusahaan konsorsium KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) memperingatkan bahwa kereta api sepanjang 142 km itu bisa memakan waktu dua kali lebih lama untuk mencapainya. Ini seperti yang diperkirakan semula, dengan salah satu faktornya adalah pemindahan ibu kota dari Jakarta.

Bacaan Lainnya

“Dalam kajian studi kelayakan 2017, break even point diperkirakan 26 tahun. Namun, baru-baru ini ada penyesuaian kembali menjadi 40 tahun,” ujar Direktur Utama KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, dalam sidang parlemen pekan lalu. “Ini juga belum final dan terus dievaluasi untuk melihat potensi revenue stream dan strategi bisnis lainnya yang bisa digali, sehingga (break even) bisa dicapai dalam waktu kurang dari 40 tahun.”

Komentar Dwiyana muncul hanya beberapa hari setelah ulang tahun keenam upacara peletakan batu pertama proyek pada tahun 2016. Ia mengatakan, penyesuaian perkiraan permintaan dibuat dalam studi kelayakan baru-baru ini, dengan mempertimbangkan situasi Covid-19 serta relokasi ibu kota. “Sebuah studi sebelumnya mengasumsikan volume penumpang harian 61.000, sedangkan studi terbaru mengasumsikan 31.000 penumpang per hari akan menggunakan tersebut,” sambungnya.

Indonesia dijadwalkan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan pada tahun 2024, yang bertujuan untuk menyebarkan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, yang saat ini menyumbang hampir 60% dari (PDB) produk domestik bruto. Langkah ini juga dirancang untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Sementara Jakarta kemungkinan akan tetap menjadi ibu kota komersial negara, sekitar 1,5 juta aparatur sipil diperkirakan akan pindah ke Nusantara, nama ibu kota baru, yang dapat memicu eksodus massal jika mereka membawa serta keluarganya.

“Perlu dikaji lebih jauh apakah pengguna jalan tol saat ini juga merupakan kelompok yang sama yang akan pindah ke ibu kota baru,” terang Guru Besar Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, Harun Al-Rasyid Lubis. “Salah satu cara untuk memastikan banyak penumpang di kereta api adalah menetapkan kuota kapasitas jalan tol, dengan memberlakukan batasan jumlah mobil yang diizinkan di jalan tol. Ini otomatis memaksa masyarakat untuk beralih ke kereta cepat. Skema ini cukup umum di lain yang perhatiannya tinggi untuk menjaga kualitas infrastruktur (jalan tol).”

 

Pengakuan Dwiyana adalah yang terbaru dari serangkaian masalah yang dihadapi proyek sejak diberikan kepada konsorsium China, termasuk sengketa kepemilikan tanah, dampak lingkungan proyek, serta penundaan konstruksi imbas Covid-19. Masalah terbesar adalah pembengkakan biaya. Indonesia awalnya memperkirakan konstruksi akan menelan biaya 5,5 miliar dolar AS, tetapi meningkatkan perkiraan menjadi 6,07 miliar dolar AS. Sebuah tinjauan yang lebih baru oleh KCIC mematok biaya tidak kurang dari 7,97 miliar dolar AS.

Ketika proyek tersebut diberikan kepada konsorsium China pada tahun 2015, konstruksi diperkirakan selesai pada tahun 2018, dengan Indonesia tidak memberikan jaminan uang atau keuangan. Namun, pada September tahun lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan dekrit yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menyumbangkan dana publik demi proyek tersebut, meniadakan salah satu nilai jual terbesar dari proposal China dibandingkan alternatif Jepang.

Sebelum China memenangkan tender, Jepang telah mengusulkan pembangunan kereta api bergaya shinkansen dari Jakarta ke Bandung dengan biaya 600 miliar yen (5,18 miliar dolar AS dengan kurs saat ini). Dari jumlah tersebut, 450 miliar yen akan didanai melalui pinjaman bantuan resmi selama 40 tahun dengan tingkat suku bunga 0,1% jauh lebih rendah daripada tingkat komersial tipikal setidaknya 1%. Namun, Presiden Jokowi lebih memilih China, yang menjanjikan transfer teknologi kereta api berkecepatan tinggi dan membuat Indonesia lolos dari segala biaya atau pembayaran utang.

Pos terkait