KOTA MALANG – Sejak 1 Oktober 2022 lalu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memberlakukan pembatasan jenis pupuk bersubsidi. Hal tersebut ternyata berpengaruh besar pada produk pertanian, khususnya padi. Sejumlah petani padi di Kota Malang terpaksa menaikkan harga gabah untuk menyesuaikan sebagian jenis pupuk yang harganya tak lagi disubsidi.
Suroto, salah satu pengepul gabah di Kota Malang, mengaku harga gabah mulai naik beberapa bulan terakhir. Di tingkat petani, saat ini harga gabah sudah mencapai Rp5.800 hingga Rp6.000 per kilogram. Sementara itu, usai penggilingan, biji beras di pasaran dijual dengan harga mulai Rp11.500 hingga Rp13 ribu per kilogram, tergantung kualitas.
“Harga gabah naik berkisar Rp1.300 per kilogram, karena sebelumnya masih dijual seharga Rp4.500 per kilogram,” kata Suroto. “Kalau harga gabah naik, tentu harga beras di pasaran akan ikut naik.”
Tak hanya Suroto, pengepul gabah lainnya juga legowo menerima harga dari petani. Pasalnya, mereka paham betul jika pembatasan pupuk bersubsidi tentu akan menambah beban biaya operasional bagi para petani. “Kalau pembatasan pupuk bersubsidi dilakukan, jelas menambah biaya perawatan padi,” sambungnya.
Sebelumnya, terdapat lima jenis pupuk yang mendapatkan subsidi, yakni Zwavelzure Amonium (ZA), Urea, SP-36, NPK, dan pupuk organik Petroganik. Namun saat ini, pemerintah hanya memberi subsidi pada pupuk Urea dan NPK yang dibatasi untuk 9 komoditas pertanian. Ketentuan tersebut merupakan hasil pembahasan dengan seluruh pihak terkait, termasuk Panja Pupuk Bersubsidi melalui Permentan No. 10/2022 tentang Tata cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
“Pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan pupuk, dan optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi terutama untuk petani,” kata Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, seperti dikutip Bisnis.com. “Tak hanya itu, efisiensi jumlah komoditas yang menerima subsidi pupuk juga harus dilaksanakan.”
Komoditas penerima subsidi pupuk pun dibatasi pada sembilan jenis seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao, dengan lahan paling luas dua hektar. Untuk pengusulan alokasi pupuk bersubsidi, pemerintah akan menggunakan data spasial atau data luas lahan dalam sistem informasi manajemen penyuluh pertanian (Simluhtan), dengan tetap mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi (LP2B).
“Dengan menggunakan data yang benar, penyaluran pupuk bersubsidi akan tepat sasaran, baik, dan lebih akurat,” beber Syahrul. “Karena ini adalah komoditas utama kita, saya harap subjeknya harus jelas, objeknya harus jelas, metodenya juga harus jelas.”
Tidak hanya masalah pupuk, para petani saat ini juga harus menganggarkan lebih untuk biaya solar mesin diesel penggilingan. Hal tersebut lantaran harga BBM solar resmi naik pada awal November 2022 lalu. Dengan kondisi tersebut, diharapkan pemerintah benar-benar bisa menerapkan kebijakan yang berpihak pada para petani agar lebih produktif dan sejahtera.
