Protes Jam Kerja Brutal dan Upah Rendah, Tenaga Medis Justru Dibungkam

Pelayanan Tenaga Medis - www.freepik.com
Pelayanan Tenaga Medis - www.freepik.com

JAKARTA – Kawasan Asia, termasuk Asia Tenggara, yang telah mengalami beberapa beban kasus COVID-19 terburuk di dunia, juga merupakan salah satu lingkungan yang paling sulit bagi petugas kesehatan. Mereka berbondong-bondong meninggalkan profesinya, karena tidak hanya jam kerja yang brutal, kondisi yang buruk, atau gaji yang rendah, tetapi para tenaga medis ini ternyata kerap mendapatkan intimidasi hingga dipaksa bungkam.

“Petugas kesehatan di banyak negara telah menjadi target tak terduga selama pandemi COVID-19, dan mereka telah ditargetkan dari semua lini,” tutur Edhie Rahmat, direktur eksekutif Indonesia di Project Hope, dilansir dari Nikkei Asia. “Pada awal pandemi, mereka disanjung. Namun, karena respons terhadap pandemi menjadi sangat dipolitisasi, pujian berubah menjadi menyalahkan dan menyerang.”

Bacaan Lainnya

Di seluruh Asia, dokter dan perawat melaporkan harus bekerja berjam-jam secara brutal dalam kondisi yang sangat berbahaya dengan upah rendah, tanpa banyak harapan bahwa situasinya akan berakhir. Tekanan yang sama juga terlihat, bahkan di negara demokrasi seperti Inggris, Italia, dan AS, menurut laporan bulan Oktober 2021 oleh kelompok hak asasi manusia, Amnesty International, mengutip ‘tren represi global yang mengkhawatirkan’, termasuk terhadap petugas kesehatan.

“Sepanjang pandemi, pemerintah telah melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kebebasan berekspresi, sangat membatasi hak-hak masyarakat. Saluran komunikasi telah ditargetkan, media sosial telah disensor, dan outlet media telah ditutup,” papar Rajat Khosla dari Amnesty International. “Wartawan dan profesional kesehatan telah dibungkam dan dipenjarakan.”

Fentia Budiman, seorang perawat di Wisma Atlet, mengaku sempat diinterogasi oleh sekitar 20 tentara dan petugas polisi. Ia diminta untuk membatalkan konferensi pers yang dia dan beberapa rekannya rencanakan, berbicara tentang bonus tertunda selama berbulan-bulan. Ini sebenarnya telah dijanjikan pemerintah sejak tahun lalu. Semua upaya untuk menanyakan tentang penundaan itu menemui jalan buntu, hanya menghasilkan tanggapan yang tidak simpatik dari para petinggi.

“Jika Anda bersikeras berbicara kepada publik, akan ada konsekuensinya,” kata Fen, sapaan akrabnya, mengulangi apa yang dikatakan pemimpin kelompok di ruangan itu, dalam wawancara baru-baru ini dengan Nikkei Asia. “Izin keperawatan Anda akan dicabut. Jika Anda laki-laki, kami pasti sudah memukuli Anda, dan kami juga akan memecat Anda.”

Fen awalnya menolak untuk mundur, tetapi setelah lima jam interogasi yang mencakup teriakan, ancaman, dan bantingan meja, dia akhirnya menyerah. Dia diminta untuk menulis dan menandatangani surat yang menyatakan dia akan membatalkan konferensi pers dan permintaan maaf lainnya kepada manajemen pusat isolasi.

Muhammad Arifin, juru bicara fasilitas tersebut, mengatakan pada stasiun TV lokal pada bulan Mei lalu, penundaan itu disebabkan oleh proses verifikasi yang panjang oleh auditor negara yang memengaruhi banyak rumah sakit. Dia mengatakan bahwa Fen tidak dipecat, tetapi kontrak bulanannya tidak diperpanjang, sekaligus membantah hal seperti intimidasi, mengklaim bahwa petugas kesehatan dari jajaran militer dan polisi di ruangan itu hanya ‘mencari klarifikasi’.

Episode ini menyoroti hubungan yang retak antara pemerintah Indonesia dan petugas kesehatan saat tahun kedua pandemi hampir berakhir. Di Indonesia dan banyak negara lain, dokter dan perawat telah menggunakan agitasi politik dan bahasa hak asasi manusia untuk mengadvokasi diri mereka sendiri ketika pemerintah menunda atau mengingkari insentif moneter yang dijanjikan.

“COVID-19 telah mengungkapkan kurangnya kesiapsiagaan dan kelambatan respons terhadap pandemi di hampir setiap negara,” sambung Rahmat. “Dalam keadaan seperti itu, negara-negara telah mencoba untuk memaksakan narasi mereka sendiri, dan dalam beberapa kasus, menyebarkan informasi yang salah. Beberapa negara bertindak lebih jauh dengan membungkam suara-suara yang akan menawarkan narasi yang berbeda.”

Kementerian Kesehatan menyalahkan penundaan pembayaran sebagian besar pada hambatan birokrasi di pemerintah daerah, dan kegagalan otoritas ini untuk memfasilitasi verifikasi petugas kesehatan yang memenuhi syarat untuk program dan pembayaran bonus. Menyusul konflik antara Fen dan Wisma Atlet, kementerian berjanji untuk mempercepat pencairan, dan pada akhir Agustus lalu melaporkan bahwa 41,3% dari total Rp9,18 triliun yang dialokasikan untuk insentif tenaga kesehatan tahun ini telah dibayarkan.

Nurina Savitri dari Amnesty International Indonesia mengatakan bahwa sementara penundaan insentif mendominasi keluhan pekerja kesehatan pada tahun 2021, situasi mereka sedikit membaik dalam hal keamanan kerja dibandingkan dengan tahun lalu, ketika lebih dari 300 pekerja kesehatan kontrak, terutama perawat, diberhentikan setelah memprotes kurangnya alat pelindung diri. Dalam beberapa kasus, mereka yang mengadu mendapat intimidasi dan ancaman. LaporCovid-19 mengatakan, relawannya di beberapa daerah juga menjadi sasaran ancaman saat mencari penjelasan dari dinas kesehatan setempat.

Kantor global Project Hope memperingatkan dalam sebuah pernyataan bahwa sistem kesehatan yang sudah rapuh berada pada risiko yang lebih tinggi untuk runtuh jika penekanannya tidak diberikan pada perlindungan tenaga kesehatan global. Tom Kenyon, kepala petugas kesehatan di organisasi non-pemerintah, mengatakan, kehilangan pekerja perawatan kesehatan dengan cara apa pun, berarti hilangnya pengetahuan, terutama untuk negara-negara dengan perawatan kesehatan yang rendah. “Kita perlu menjamin perlindungan mereka sekarang dan sepanjang karier mereka,” tandas Kenyon.

Sementara Fen terus melakukan advokasi hak-hak tenaga kesehatan bersama anggota Jaringan Tenaga Kesehatan Indonesia lainnya, salah satu kekhawatiran kelompok saat ini adalah pelecehan verbal dan fisik terhadap petugas kesehatan oleh pasien atau anggota keluarga yang percaya pandemi sebagai semacam konspirasi.

“Kami para tenaga kesehatan telah berkomitmen untuk ikut memerangi pandemi sejak awal, tetapi ini seperti mendaki gunung tanpa henti, sementara kami juga harus mengurus kebutuhan keluarga kami,” kata Fen. “Jadi, saya berharap pemerintah secara konsisten memperhatikan hak-hak tenaga kesehatan untuk bekerja dengan aman dan dalam perlindungan, dan untuk mengekspresikan pendapat kami. Jangan biarkan masalah lama yang sama terulang.”

Pos terkait