Dukung UMKM Hadapi MEA, Pendaftaran Hak Cipta Dipermudah

Jakarta – Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah tidak dapat ditawar lagi. Liberalisasi tarif sebenarnya sudah dilakukan jauh hari sejak 2010 lalu. Karena itu, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) seharusnya sudah siap dalam menghadapi MEA.

Menurut Direktur Sama Ekonomi ASEAN, Ina Haginintyas Krisnamurthi, sudah tidak lagi dibicarakan dalam forum-forum internasional. “Ini menandakan negara-negara tersebut sudah yakin bahwa UMKM mampu bertahan dan memberikan sumbangan bagi pemerintahan,” ungkapnya.

Bacaan Lainnya

Ina mengambil contoh di Jepang. Di negeri Sakura itu, UMKM bahkan sudah menjadi bagian dari pasar internasional.

Karena itu, Ina berharap di Indonesia juga sudah harus bisa men-support dirinya sendiri dan tidak harus menunggu bantuan dari pemerintah. “Seharusnya, UMKM tidak disuapi terus-menerus,” sarannya.

Meski begitu, perhatian pemerintah untuk dalam menghadapi MEA juga tak lantas berkurang. Dengan serbuan produk impor, UMKM setidaknya masih harus disokong dari sisi permodalan dan peningkatan kualitas agar dapat bersaing dengan negara-negara tetangga.

Namun, ada kabar menggembirakan bahwa ribuan produk di Indonesia sudah memiliki hak cipta dan hak merek yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. UMKM yang sudah memiliki hak cipta sebanyak 3.300 unit dan. Sementara, yang memiliki hak merek sebanyak 1.700 unit.

“Hak cipta dan merek tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melindungi produk dalam negeri khususnya hasil karya pelaku UMKM. Hal ini agar produk-produk tersebut tidak dipalsukan pihak lain, khususnya oleh pengusaha dari luar negeri,” kata Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), AAG Ngurah Puspayoga.

Selain agar produk tersebut tidak ditiru apalagi dipalsukan oleh pelaku usaha lainnya. hak cipta dan merek ini maka akan mempermudah pelaku dalam mengembangkan usahanya hingga ke luar negeri. Pasalnya, pelaku UMKM harus dilindungi dari berbagai sektor karena usaha ini merupakan tiang ekonomi bangsa, terutama menghadapi MEA.

“Untuk pelaku yang ingin membuat hak cipta, syaratnya hanya melampirkan NPWP, KTP, surat pernyataan karya sendiri, menunjukan bahan baku dan surat izin usaha. Maka dalam sehari pihak Kemenkum HAM akan menerbitkan surat pencatatan cipta,” jelas Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian KUKM RI, Braman Setyo. [pan]

Pos terkait