Paris – demo anti-vaksin dari pengunjuk rasa di Perancis menuai kisruh lantaran Presiden Prancis Emmanuel Macron ancam pengunjuk rasa untuk dipermalukan. Presiden Prancis juga mengatakan bahwa orang yang tidak ingin vaksin adalah warga negara yang tidak bertanggung jawab dan tidak layak dianggap sebagai penduduk Prancis.
Sebagai presiden Prancis, dalam The Coronavirus Pandemic, Macron mengatakan ingin mempersulit hidup orang yang tidak ingin divaksin dengan mempermalukan dan memaksa mereka untuk divaksin. Ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran kaum anti-vaksin di Prancis yang kian meningkat.
Pernyataan Macron menuai kritik dan unjuk rasa yang dilakukan para anti-vaksin di tiap daerah di Prancis. Pengunjuk rasa membalas pernyataan Marcon dengan meneriakkan kalimat-kalimat tidak pantas. “Kami akan membunuhmu,” teriak para demonstran yang ada di Paris.
Selain itu, banyak orang yang menentang vaksin COVID-19 dengan membawa pernyataan izin untuk tidak divaksin. Lebih parah lagi adalah demo yang beredar di TV lokal Prancis yang menunjukkan bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi di Marseille, Nantes, dan Le Mans.
Para pengunjuk rasa menuduh Macron menginjak-injak kebebasan mereka dan memperlakukan warga negara secara tidak setara. Dia mengatakan kebebasan membawa tanggung jawab yang mencakup melindungi kesehatan orang lain. Padahal, Prancis mencatat lebih dari 300.000 orang telah terinfeksi coronavirus varian baru untuk kedua kalinya dalam seminggu. Ini membuat jumlah pasien rawat inap, termasuk pasien Covid-19 di unit perawatan intensif, terus meningkat.
Beberapa rumah sakit telah melaporkan bahwa sekitar 85 persen pasien perawatan intensif tidak divaksinasi Covid-19. Data menunjukkan bahwa 90 persen anak berusia di atas 12 tahun yang memenuhi syarat untuk vaksin Covid telah divaksinasi sepenuhnya. Inilah alasan Presiden Macron menyatakan ingin mempermalukan orang yang tidak ingin divaksin. Namun, pernyataan tersebut malah menuai pertentangan dari para anti vaksin.
“Saya ingin dia membunuh pengedar narkoba dan penjahat, bukan orang biasa,” kata seorang pengunjuk rasa berusia 55 tahun yang meminta namanya tidak disebutkan karena dia menjalankan bisnis.
Kondisi kericuhan penolakan vaksin yang ada di Prancis sangat bertolak-belakang dengan keadaan vaksinasi di Indonesia. Di Indonesia, masyarakat malah menerima vaksin dengan baik dan hampir tidak ada penolakan. Bahkan pemerintah sudah merencanakan akan memberikan booster atau vaksin COVID-19 tambahan bagi yang membutuhkan.
Melalui Kontan.co.id, menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan vaksinasi booster untuk mengantisipasi Omicron. Saat ini sudah ada stok vaksin 140 juta dosis dengan target suntikan 50 juta dosis per bulan.
Pelaksanaan vaksin booster akan mulai dilakukan pada 12 Januari 2022. Nantinya, booster akan diutamakan bagi masyarakat lanjut usia dengan kelainan imunitas. Selain itu, pemerintah juga terus menggenjot percepatan vaksin di Indonesia.
Dengan upaya pemerintah yang tak henti-hentinya memasok vaksin untuk masyarakat Indonesia, kasus COVID-19 di Indonesia cenderung menurun. Tak hanya itu, Indonesia berhasil masuk dalam jajaran lima besar negara dengan jumlah vaksin terbanyak di dunia.
“Berdasarkan data Our World in Data per tanggal 4 Januari 2022, Indonesia sudah menyuntikkan vaksin COVID-19 sebanyak 283.554.361 dosis,” jelas Budi. “Capaian ini berhasil mengantarkan Indonesia menjadi satu dari lima negara dengan cakupan vaksinasi terbanyak di dunia.”
Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga 6 Januari 2020, cakupan vaksin nasional telah mencapai 284,15 juta dosis. Suntikan dosis pertama mencapai 168,33 juta dosis atau 80,83% dan dosis kedua 115,82 juta dosis atau 55,61% dari target.
