BEIJING – Pemerintah China meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan konferensi perdamaian internasional dengan otoritas yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah politik di Palestina. Negeri Tirai Bambu tersebut mendesak dewan tersebut untuk mengambil tindakan yang lebih aktif dan kuat dalam menghadapi masalah di Palestina.
“China menyerukan konferensi perdamaian internasional yang lebih besar, lebih berwibawa, dan lebih berpengaruh,” tandas Wakil Kepala Misi China untuk PBB, Geng Shuang, dilansir dari TRT World. “Anggota tetap Dewan Keamanan dan semua pemangku kepentingan dalam proses Timur Tengah diundang untuk berpartisipasi dalam mengeksplorasi cara dan sarana yang efektif untuk menyelesaikan masalah Palestina secara politik.”
Selama debat tentang situasi di Timur Tengah di Dewan Keamanan PBB pada hari Selasa (26/7) kemarin, Geng meminta badan PBB untuk bekerja dengan Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk membawa upaya yang lebih luas dan lebih efektif dalam rangka mempromosikan perdamaian. Menurut diplomat China tersebut, proses perdamaian Timur Tengah saat ini ‘masih terhenti’.
“Pertanyaan tentang Palestina adalah inti dari masalah Timur Tengah yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan regional. Jangan sampai dipinggirkan, apalagi dilupakan,” imbuh Geng. “Israel terus memperluas kegiatan pemukimannya di wilayah pendudukan, dengan lebih dari 300 pemukiman sejauh ini telah dibangun dan lebih dari 700 ribu pemukim telah pindah.”
Mengekspresikan keprihatinan atas non-implementasi resolusi PBB, dia mengatakan bahwa hak-hak sah rakyat Palestina terus dilanggar, dan kesulitan mereka semakin diperburuk. Hal tersebut akhirnya akan terus menekan ruang hidup rakyat Palestina dan merusak prospek negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. “Kami mendesak Israel mematuhi hukum internasional, menerapkan Resolusi Dewan Keamanan 2334, dan segera menghentikan semua kegiatan pemukiman,” pungkas Geng.
Sebelumnya, pada Juni kemarin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, mengatakan bahwa bertahannya konflik Israel-Palestina disebabkan ketidakadilan historis yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dibiarkan terlalu lama. Menurutnya, aspirasi sah rakyat Palestina untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka telah lama ditolak.
Sementara itu, dalam laporan yang dirilis The Commission of Inquiry bentukan Dewan HAM PBB, diketahui bahwa pendudukan Israel dan diskriminasi terhadap warga Palestina menjadi pemicu utama kekerasan tak berkesudahan di wilayah tersebut. Israel pun disebut tak memiliki niat mengakhiri pendudukan. “Ini indikator sifat konflik yang asimetris dan realitas satu negara menduduki negara lain,” ujar ketua tim investigasi, Navi Pillay.
