China Larang Konten Keagamaan Online, Indonesia Justru Sebaliknya

  • Whatsapp
China Larang Konten Keagamaan Online - islam.nu.or.id
China Larang Konten Keagamaan Online - islam.nu.or.id

Beijing – China melarang penyebaran konten keagamaan melalui saluran online seperti menjelang kongres Partai Komunis saat pandemi COVID-19. Sementara itu, masyarakat Indonesia gencar melakukan kegiatan keagamaan secara online untuk meningkatkan nilai keimanan di era pandemi.

Merebaknya wabah COVID-19 membuat perilaku masyarakat mengalami perubahan secara mendadak. Hampir semua kegiatan yang tadinya dilakukan secara offline, kini menjadi online, mulai dari aktivitas birokrasi, ekonomi, pendidikan, hingga keagamaan.

Bacaan Lainnya

Khusus di bidang keagamaan, detikNews menyoroti hampir sebagian aktivitas keagamaan saat ini dilakukan secara online. Seperti yang dilakukan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur yang melakukan acara ngaji tadarus Alquran secara online melalui WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube, dan Facebook.

Selain karena pandemi, kegiatan keagamaan secara online dilakukan untuk memanfaatkan teknologi yang sudah semakin berkembang. Menurut Penyuluh Agama Islam KUA Kabupaten Bantul Yogyakarta Rustam Nawawi, tak hanya tadarus yang bisa dilakukan secara online, tetapi juga dakwah.

“Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, Penyuluh Agama Islam juga dituntut kreatif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama ini. Misalnya dakwah melalui platform digital,” kata Rustam.

Sementara di Indonesia kegiatan keagamaan gencar dilakukan secara online, di China malah akan dilarang. Dilansir dari Nikkei Asia, larangan penyebaran agama melalui saluran online di China berlaku mulai 1 Maret 2022. Lisensi akan diperlukan untuk menyebarkan informasi keagamaan menggunakan teks, gambar, atau melalui situs web, aplikasi, blog, dan platform streaming online. Penggalangan dana demi kegiatan keagamaan juga akan dilarang.

Pembatasan kegiatan keagamaan ini dilakukan untuk mengurangi rasa khawatir parlemen Partai Komunis menjelang kongres yang akan diadakan sebanyak dua kali dalam satu dekade. Anggota partai sangat tidak dianjurkan untuk percaya pada agama.

Tak hanya itu, konten keagamaan yang menentang kepemimpinan Partai Komunis dan menghasut subversi kekuasaan negara akan dilarang. “Iman tidak boleh digunakan untuk menghalangi pelaksanaan peradilan negara, pendidikan, perkawinan, manajemen sosial, atau sistem lainnya,” kata aturan yang berlaku di China.

Padahal, organisasi hak asasi manusia yang berbasis di AS, Freedom House, memperkirakan bahwa China adalah bagi 60 juta hingga 80 juta orang Protestan dan sekitar 12 juta umat Katolik, termasuk gereja-gereja bawah yang tidak diakui oleh Partai Komunis. Sementara itu, jumlah Muslim di China berkisar 21 juta orang hingga 23 juta orang.

Untungnya, aktivitas keagamaan masih sulit ditangani oleh otoritas China. Kelompok dan pengikut agama masih dapat membuat akun secara bebas di WeChat, yakni layanan pesan yang digunakan oleh 1,2 miliar orang di China dan menyiarkan pesan setiap hari. Namun, tidak ada yang tahu apakah hingga Maret nanti mereka masih bisa melakukan kegiatan keagamaan seperti ini. Apalagi, saat ini sudah mulai ada pembatasan di berbagai di China mengenai konten keagamaan.

Pos terkait