Bisa Diurus di DPMPTSP, Berapa Biaya SIPA Jatim?

Mengurus Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) (Sumber : imb-slf.com)

Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) adalah wewenang yang diberikan pada perorangan atau badan hukum dalam melakukan kegiatan pengambilan air tanah. SIPA perlu diurus agar Anda dapat mengambil air tanah secara legal, baik untuk keperluan industri, pertambangan, usaha di bidang perkebunan, perikanan, peternakan, air minum, penelitian ilmiah, atau usaha jasa lainnya. Di Provinsi Jawa Timur, SIPA bisa diajukan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Jatim. Berapa biaya SIPA Jawa Timur?

Untuk mengurus atau mengajukan permohonan SIPA, perlu melengkapi beberapa berkas persyaratan, antara lain akta pendirian perusahaan/koperasi pemohon yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, fotokopi NPWP perusahaan pemohon, fotokopi KTP pimpinan perusahaan, keterangan domisili perusahaan, informasi mengenai pengambilan air tanah dan bagan alir penggunaan air tanah.

Bacaan Lainnya

Kemudian, berita acara pemasangan dan penyegelan meter air, pernyataan sanggup membuat sumur resapan, fotokopi Surat Izin Pengeboran (SIP), gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman logging sumur, gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor, berita acara pelaksanaan pemasangan konstruksi sumur bor, berita acara pengawasan pelaksanaan uji pemompaan (pumping test), laporan dan analisa hasil uji pemompaan, serta hasil analisis fisika dan kimia air tanah 6 bulan terakhir dari laboratorium rujukan.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, SIPA bisa diurus melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Timur. Bahkan, beberapa waktu lalu DPMPTSP menyediakan layanan “jemput bola” di Kabupaten Bondowoso. “Sasarannya bagi para pelaku usaha, terutama yang berkaitan dengan kehutanan dan kepariwisataan. Kami berikan layanan perizinan yang cepat dan gratis,” kata Kepala DPMPTSP Jawa Timur Aris Mukiyono, seperti dilansir dari Antara.

Aris menjelaskan, program itu adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap para pelaku usaha di daerah. “DPMPTSP bersinergi dengan pemerintah daerah menjembatani kebutuhan masyarakat,” beber Aris. Adapun izin yang dilayani antara lain, nomor induk berusaha (NIB), perizinan pariwisata, perizinan kehutanan, serta izin pengambilan air tanah (SIPA).

Para pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan hanya perlu menyiapkan berkas dan persyaratan yang ditetapkan. Setelah verifikasi dan dianggap sesuai, maka petugas akan menerbitkan perizinan sehingga pelaku usaha mempunyai legalitas.

Pos terkait