Persidangan gugatan tentang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diajukan oleh masyarakat pesisir Manado Utara kepada PT Manado Utara Perkasa (PT. MUP) akan dilanjutkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. PKKPRL adalah kebijakan yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengatur pemanfaatan ruang laut di Indonesia.
Masyarakat pesisir Manado Utara berjuang keras untuk menolak proyek reklamasi teluk Manado. Proyek reklamasi ini dianggap mengancam keselamatan masyarakat sekitar dan lingkungan hidup mereka. Reklamasi adalah proses mengubah area laut atau sungai menjadi daratan baru, biasanya untuk keperluan pembangunan. Namun, tindakan ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap ekosistem laut dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.
Di sisi lain, perjuangan masyarakat pesisir tidak hanya berkisar pada penolakan reklamasi. Mereka juga harus menghadapi tantangan lain, yaitu proses kriminalisasi yang menimpa salah satu nelayan mereka. Pihak kepolisian di Sulawesi Utara menetapkan nelayan tersebut sebagai tersangka. Hal ini terjadi karena sang nelayan memperjuangkan hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang terancam oleh proyek reklamasi oleh PT Manado Utara Perkasa.
Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya solidaritas antarmasyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan dan keselamatan mereka. Masyarakat pesisir Manado Utara berharap agar keadilan dapat terwujud dan lingkungan hidup mereka tetap terlindungi.